“Let us work together for the full and equal participation of persons with disabilities in an inclusive and sustainable world that embraces humanity in all its diversity.” Sekjen PBB Ban Ki-moon

Menjadi manusia yang sempurna secara fisik dan mental adalah satu hal yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena masih banyak orang lain di sekitar kita yang memiliki keterbatasan hal tersebut. Disaat kita berlari mengejar kereta atau bis, ada orang yang untuk berjalan saja dibantu oleh tongkat atau kursi roda. Disaat kita berkelana melihat keindahan Eropa, ada orang di sekitar kita yang tak bisa melihat indahnya warna atau bahkan melihat dirinya sendiri. Disaat kita melahap nikmatnya makanan siang di Mensa, ada orang di sekitar kita yang harus dibantu alat untuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya.

Menurut organisasi kesehatan dunia WHO, difabel atau disabilitas memiliki pengertian yang cukup luas bagi seseorang yang memiliki gangguan sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam beraktifitas dan berpartisipasi dengan lingkungannya. Sehingga lembaga kesehatan dunia tersebut mengkategorikan tiga dimensi mengenai difabel ini (WHO, 2001):

  1. Gangguan, kerusakan baik pada struktur fisik maupun fungsi dan mental.
  2. Keterbatasan aktivitas, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dll.
  3. Keterbatasan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu saja kehidupan orang yang memiliki berbagai keterbatasan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya keluarga, kerabat, atau sahabat. Pemerintah pun diharapkan bisa memberikan keberpihakan kepada mereka dalam berbagai bentuk kebijakannya. Setiap negara tentu saja memiliki kebijakan yang berbeda-beda, ada yang sangat ramah terhadap kaum difable ini ada yang biasa saja, atau ada pula yang sama sekali tidak perhatian. Lalu bagaimana dengan negara Jerman?

1.wheelchair-1327822_1920

Dukungan kita sangat dibutuhkan oleh orang-orang difabel. kredit photo oleh: Anderas

Sejarah mencatat betapa kejamnya rezim NAZI pada masa lalu. Ternyata mereka juga memusuhi kaum difabel, tak tanggung-tanggung sebanyak 300.000 telah dibunuh pada masa kelam tersebut yang biasa dikenal dengan nama program Euthanasia. Ngeri!

Padahal ada lagi efek ikutan pasca kekalahan Jerman dalam perang. Banyak veteran yang menjadi difabel karena berbagai hal, terkena ranjau darat lah, tertembak di mata lah, dan lain sebagainya. Infrastruktur untuk kaum difabel tersebut tentu sangat minim pada saat itu dan awal-awal kebangkitan Jerman pasca kekalahan perang tersebut.

Catatan kelam masa lalu bangsa Jerman tersebut coba ditutup dan diperbaiki oleh generasi bangsa Jerman setelahnya. Mereka mencoba membuka lembaran kehidupan yang baru yang lebih baik lagi, termasuk kehidupan yang ramah terhadap kaum difabel. Perjalanan tersebut memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, perjuangan dalam bentuk organisasi, pendekatan politik, hingga peraturan pemerintah untuk mendukung kaum difabel ini secara detail bisa dilihat dalam paparan Köbsell (2006).

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang kuat di Eropa, saat ini Jerman memiliki kebijakan yang cukup baik terhadap kaum difable. Jerman termasuk salah satu negara yang menandatangani hasil konvensi PBB untuk perlindungan hak-hak kaum difabel pada tahun 2007. Sehingga sudah sepatutnya pula pemerintah Jerman mengadopsi poin-poin yang telah menjadi kesepakatan bersama. Beberapa poin penting tersebut diantaranya adalah:

  1. Akses terhadap pendidikan.
  2. Akses terhadap pekerjaan.
  3. Hak untuk hidup di lingkungan yang bebas akan hambatan.
  4. Partisipasi dalam kehidupan kebudayaan.
  5. Hak untuk memiliki properti.
  6. Tidak ada diskriminasi dalam masalah perkawinan.
  7. Hak untuk mendapatkan anak.
  8. Larangan untuk dilakukan percobaan medis bagi kaum difabel.
  9. Larangan untuk melakukan penyiksaan kepada kaum difabel.

Sekarang kita coba lihat beberapa realita terkait keramahan bagi kaum difabel yang ada di negara ini. Pendidikan. Sadar akan arti pentingnya kesamaan hak atas pendidikan, pemerintah sangat serius terhadap hal mendasar ini. Akses mulai dari Kindergarten (KiTa) hingga tingkat doktorand sangat terbuka bagi kaum difabel. Tak jarang penulis melihat orang yang difabel belajar dan berintegrasi dalam sebuah kelas berbarengan dengan orang lainnya dalam sebuah sekolah normal, walaupun harus didampingi oleh seorang pendamping khusus. Menariknya, pemerintah lah yang membayar pendamping tersebut.

Ketika tahun ajaran baru akan mulai, biasanya akan ada pemeriksaan dari dokter sekolah mengenai kesehatan siswa didik, nah disinilah poin awal untuk mendeteksi tingkat kesehatan seorang siswa. Kalau ditemukan difabilitas, maka akan dirujuk kepada instansi atau dokter terkait untuk pemeriksaan lanjutan. Sehingga pada akhirnya akan ada keputusan akan bersekolah di mana, apakah di sekolah normal atau di sekolah khusus.

stock-vector-disabled-person-icons-220370377

Beberapa kondisi orang-orang difable (gambar: Shutterstock)

Sebagai informasi, pemerintah juga ternyata menyediakan sekolah khusus bagi kaum difabel ini pada tingkat dasar, menengah dan atas. Penulis mengetahui satu sekolah yang khusus bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Sekolah ini layaknya sekolah umum lainnya, kurikulumnya tidak jauh berbeda. Hanya jumlah peserta didik dalam satu kelas lebih sedikit dan didampingi oleh guru yang kompeten sebanyak 2 orang per kelas dengan rata-rata tiap kelas hanya 5-6 orang saja. Sedangkan di kelas umum adalah 20 orang dengan jumlah guru yang sama. Pelajaran khusus diberikan agar para siswa bisa survive dan mandiri, seperti belajar berjalan di kerumuman orang, belajar membaca huruf braille, belajar berenang, hingga belajar sepakbola, iya sepakbola dengan bekerjasama dengan salahsatu klub sepakbola profesional di kasta tertinggi liga Jerman, di Bundesliga.

2. wheelchair-43799_1280

Logo ini sering ditemukan di berbagai tempat umum termasuk di universitas.

Untuk pendidikan tinggi, tentu saja universitas-universitas di Jerman sangat terbuka untuk kaum difabel, hal ini terlihat dari berbagai fasilitas yang memudahkan mereka untuk mendapatkan haknya memperoleh ilmu pengetahuan. Lihat saja fasilitas di perpustakaan, atau di kelas-kelas, akan terlihat tanda khusus untuk kaum difabel ini. Sehingga memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk mendapatkan haknya yang sama dalam bidang pendidikan. Bantuan asisten atau tenaga pendamping pun bisa diberikan bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Apakah fasilitas tersebut hanya bisa dinikmati oleh orang Jerman saja? Tentu tidak, semua warga yang secara legal dan terdaftar di pemerintah bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan tersebut, termasuk juga jaminan sosial sebagai proteksi dan dukungan bagi kaum difabel ini.

Akan tetapi kalau hanya mengandalkan tunjangan sosial dari pemerintah bagi mahasiswa asing dengan level posgraduate tentu saja tidak akan cukup untuk menutupi kehidupan selama di Jerman. Sehingga perlu mendapatkan dukungan biaya dari yang lain, semisal beasiswa. Nah, apakah pemberi beasiswa untuk ke Jerman ini sudah akomodatif dan ramah terhadap kaum difabel? Tentu menjadi pertanyaan menarik untuk dialamatkan kepada para lembaga donor beasiswa tersebut, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Lalu bagaimana pula aspek-aspek perlindungan lainnya selain aspek pendidikan yang diberikan oleh negara yang memiliki trofi piala dunia terbanyak ini? Akan saya kupas pada tulisan berikutnya.

(Bersambung)

M.Yusuf Awaluddin, S3 di Bremen Universität, orangtua dari seorang difabel.

Köbsell, Swantje. 2006. Towards Self-Determination and Equation: A short history of the German dissability rights movement. Disability Studies Quarterly. Vol. 26, No.2.

World Health Organization (WHO). 2001. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva